Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang, Mangapul,SH.MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Acara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sidikalang. Acara ini dihadiri yaitu Bupati Dairi atau yang mewakili, Dandim 0206 Dairi, Kapolres Dairi atau yang mewakili, Kajari Dairi atau yang mewakili, Karutan Sidikalang atau yang mewakili.

Dalam acara ini juga dibacakan Ikrar yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang ddan dilanjutkan Penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Bapak Bupati Dairi atau yang mewakili, Bapak Dandim 0206 Dairi, Bapak Kapolres Dairi atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Dairi atau yang mewakili, Kepala Rumah Tahanan Sidikalang atau yang mewakili.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2017 No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 860/SEK/PS.00/09/2017 tanggal 13 September 2017 hal Maklumat Ketua Mahkamah Agung, maka pada hari Senin tanggal 18 September 2017, bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sidikalang, dilangsungkan sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI dimaksud.

Materi sosialisasi dibawakan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Bpk. Mangapul, S.H., MH. Sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh hakim, pejabat struktural dan fungsional, pelaksana dan tenaga honorer.

Selain mensosialisasikan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI tersebut di atas, juga kembali diingatkan tentang peraturan dan kebijakan yang tertuang dalam maklumat tersebut.

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2017 No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017