Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, terdiri dari Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan.

Untuk dapat Memanfaatkan pembebasan biaya perkara,setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi mengajukan permohonan, serta eksekusii, kepada petugas meja depan Pengadilan dengan Melampirkan :

a.  Surat Keterangan Tidak Mampu,
b.  Surat Keterangan Tunjangan Sosial,
c.   Surat Pernyataan.

Untuk dapat memanfaatkan Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sidikalang, setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi mengajukan permohonan Layanan Hukum kepada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang ada di Pengadilan Negeri Sidikalang dengan melampirkan dokumen yang menunjukan bahwa pemohon merupakan kalangan yang tidak mampu ssecara ekonomi sebelumnya tersebut. Apabila dikabulkan, maka pemohon dapat menggunakan Layanan Hukum yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Sidikalang,yang meliputi :

a. Pemberi informasi, konsultasi, dan advis Hukum;
b. Bantuan pembuatan dokumen Hukum yang dibutuhkan;
c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan Hukum cuma-cuma

Dengan adanya Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan tersebut,diharapkan semua unsur masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Dairi bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap Layanan Hukum di Pengadilan Negeri Sidikalang