HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Articles in Category: Berita

SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG HAKIM KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

on Selasa, 10 April 2018. Posted in Berita

Selasa, 10 April 2018, pada pukul 09.00, Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang memimpin kegiatan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, seluruh Staf dan Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Sidikalang. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum bertujuan agar diketahui bahwa Hakim yang menyidangkan tindak pidana pemilu adalah Hakim khusus yang merupakan hakim karir. Perma ini ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 April 2018. Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang menginstrusikan kepada Kasub Kepegawaian dan Ortala agar memperbanyak Perma ini dan mendistribusikan kepada Para Hakim dan Panitera Pengganti.

 

Berikut dokumentasinya

 

SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

on Senin, 09 April 2018. Posted in Berita

Senin, 9 April 2018, pada pukul 09.00, Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang memimpin kegiatan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum yang diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, seluruh Staf dan Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Sidikalang. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum ini bertujuan menjadi pedoman Hakim Tindak Pidana Pemilu dalam menyidangkan perkara tindak pidana pemilu. Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang menginstrusikan kepada Kasub Kepegawaian dan Ortala agar memperbanyak Perma ini dan mendistribusikan kepada Para Hakim dan Panitera Pengganti.

 

Berikut dokumentasinya.